MANDALIKANEWS.COM | JAKARTA — Indonesia resmi menduduki kursi kepemimpinan Presidensi ke-9 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), sebuah langkah strategis yang menegaskan peran aktif negara dalam memperkuat diplomasi antar parlemen negara-negara Muslim. Pencapaian ini diumumkan dalam penutupan Sidang ke-19 PUIC yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 15 Mei 2025. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memimpin langsung jalannya sidang dan konferensi pers penutupan, sekaligus menyampaikan bahwa Indonesia telah dipercaya untuk memegang mandat kepemimpinan organisasi tersebut.
Momentum ini menjadi sangat penting karena bersamaan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC, yang menjadi tonggak sejarah peran aktif parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memperkuat kerja sama multilateral. Perayaan perak ini menandai konsistensi dan semangat kolaboratif antar negara Muslim, dengan kehadiran sekitar 450 delegasi dari 37 negara anggota, termasuk sembilan Ketua Parlemen, 14 Wakil Ketua Parlemen, serta sembilan organisasi internasional yang hadir sebagai pengamat.
Dalam sambutannya, Puan menekankan arti penting dari kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin PUIC. Ia menyatakan bahwa posisi ini bukan hanya bentuk pengakuan atas kiprah diplomasi Indonesia, tetapi juga simbol kemajuan karena untuk pertama kalinya, posisi Ketua PUIC dijabat oleh seorang perempuan. Hal ini mencerminkan kemajuan inklusivitas gender dalam ranah politik internasional, khususnya di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Puan menyebut pencapaian ini sebagai kehormatan nasional dan wujud nyata dari diplomasi parlemen yang aktif dan responsif terhadap perkembangan global.
Selama berlangsungnya konferensi, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Puan Maharani turut mengadakan lebih dari sepuluh pertemuan bilateral dengan berbagai negara anggota. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mempererat kerja sama antar parlemen dan membahas strategi sinergis dalam menghadapi tantangan global. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI turut berpartisipasi dalam agenda-agenda bilateral tersebut, yang bertujuan memperkuat hubungan legislatif antarnegara dan mendorong keterpaduan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam kebijakan luar negeri.
Puan menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam merespons dinamika geopolitik yang terus berubah. Menurutnya, efektivitas kebijakan nasional maupun kerja sama internasional hanya bisa dicapai apabila kedua institusi negara tersebut bergerak seiring dan saling melengkapi. Oleh karena itu, Indonesia di bawah kepemimpinannya berkomitmen menjadikan PUIC sebagai wadah strategis untuk memperkuat solidaritas negara-negara Muslim, serta menciptakan solusi bersama bagi isu-isu global yang berdampak pada dunia Islam.