Seratus hari kepemimpinan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA) dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat nan penuh makna.
Di era efisiensi anggaran, Padangpariaman terus menggeliat bersama rakyat. Pemimpin dan rakyatnya bersama sama dan saling dukung mendukung dalam kesepakatan hati dan rasa untuk membawa Padangpariaman menjadi kabupaten maju dan terkemuka.
Seratus hari kerja pemerintahan JKA dan RH benar benar membawa arti yang sangat signifikan bagi masyarakat Padangpariaman.
Sukses pencapaian 100 hari kerja di era kepemimpinan JKA, bukan sekadar tentang pencapaian administratif semata melainkan sebuah transformasi pola kepemimpinan yang mencerminkan respons cepat, kolaboratif dan penuh terobosan.
Langit gelap itu kini bagai tersingkap oleh pikiran jernih dan hati yang bersih di ruang keikhlasan sang pemimpin dalam menciptakan kehidupan yang rahmatan lil alamin.
Kharismatik seorang JKA seakan menjadi energi kuat di bumi Padangpariaman nan sentosa sehingga di saat mana banyak kepala daerah sibuk “menjemput bola” ke pusat kekuasaan, Bupati JKA justru berada dalam posisi unik. Ia justru dikejar bola.
Jaringan JKA yang luas di Pusat menciptakan akses dan kepercayaan itu menjadi modal besar yang harus dijemput oleh jajaran OPD dan elemen masyarakat daerah, bukan sebaliknya.
Tinggal lagi, kemampuan OPD mengiringi gerakan cepat seorang JKA yang serba satset.
"Speed kencang" JKA harus kita imbangi dengan kreativitas dan inovasi.
Langkah pertama Bupati JKA dimulai secara simbolis dan substantif—dari retreat di Magelang, hingga pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Pendopo Bupati.
Ini adalah pesan awal: kepemimpinan bukan sekadar administrasi, melainkan sinergi kultural dan spiritual yang menjadi fondasi membangun daerah.
Lima arah kebijakan yang disampaikan JKA dalam rapat bersama OPD, yaitu efisiensi anggaran, inovasi, layanan prima, integritas ASN dan zero toleransi terhadap narkoba dan judi online, adalah bentuk reorientasi kerja birokrasi.
Pesan ini tidak hanya tegas, tetapi juga menjadi “kompas moral” birokrasi Padang Pariaman ke depan.
Tidak cukup hanya dengan visi, JKA langsung tancap gas. Meskipun kewenangan normal berada di tangan provinsi, pengerukan saluran banjir Sicaung–Sicincin langsung diperintahkannya.
Ini menunjukkan pendekatan problem solving, bukan sekadar position holding. Kepemimpinan JKA menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai panglima, bukan alasan prosedural.
Dalam waktu singkat, Padang Pariaman berhasil menghelat event besar seperti Pacu Kudo yang mendatangkan 40.000 penonton dan menggerakkan Rp6 miliar lebih ekonomi masyarakat.
Ditambah lagi, Gotong Royong Akbar di Batang Ulakan yang bukan hanya menyelesaikan masalah banjir 10 tahunan, tetapi juga menunjukkan nilai strategis kolaborasi lintas sektor. Semua ini bukan hanya kegiatan, tapi legacy building.
Kehadiran lima menteri dan tokoh nasional ke Padang Pariaman dalam 100 hari adalah bukti sahih jaringan dan kapasitas personal JKA.
Yang membedakan JKA dari kepala daerah lainnya adalah: bukan hanya diterima di Jakarta, tapi dicari dan dihargai. Dalam diplomasi pembangunan, relasi seperti ini adalah aset strategis yang tak ternilai.
Namun, posisi istimewa ini menuntut respons aktif. OPD dan jajaran birokrasi tidak boleh pasif menunggu arahan atau hanya jadi pelengkap struktur.
Akses yang dibuka oleh JKA adalah umpan bola matang, tinggal bagaimana pemain lainnya memanfaatkannya. Jika daerah lain sibuk berlari ke Jakarta, Padang Pariaman sudah lebih maju satu langka, bola sudah di kaki kita.
Bupati JKA telah membuktikan bahwa kepemimpinan hari ini bukan tentang menunggu giliran, tapi tentang mengambil inisiatif.
Saat kepala daerah lain masih menyusun proposal ke pusat, Bupati JKA sudah duduk berdiskusi di meja strategis nasional. Itulah bedanya: yang lain menjemput bola, JKA dikejar bola.
Kini, tinggal kita di daerah ini yang harus menjawab: Apakah kita siap menendang bola itu ke gawang kemenangan bersama? Atau justru membiarkannya menggelinding sia-sia?